Jokowi Minta Pajak Mobil 2.500 cc Bebas Pajak, Menperin-Menkeu Akur

ppnbm 2500 ccFoto: Ilustrasi kendaraan bermesin 2.500 cc

Jakarta, Otojatim.com - Presiden Jokowi meminta perluasan kebijakan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan baru dengan spesifikasi tertentu. Terbaru, Jokowi memerintahkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang untuk mengkaji kebijakan tersebut agar ada penerapan yang lebih luas dan lebih dalam.

Presiden menyampaikan hal ini ketika menerima Menperin dalam kaitan laporan kunjungan kerja ke Jepang.

Baca: Pasar Sedan Kurang Bergairah, GAIKINDO Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Pajak?

"Formulasi perluasan dan pendalaman akan didasari oleh kenaikan tingkat kapasitas silinder kendaraan dikombinasikan dengan local purchase, atau hanya didasari local purchase, dan kemungkinan perubahan time frame-nya," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi, Selasa (16/3) dikutip dari CNBC.

Alasan ini dikemukakan karena karena ada jenis kendaraan yang kapasitas silindernya di atas 1500 cc dan memiliki local purchase tinggi (di atas 50-60%). Namun karena aturan yang berjalan saat ini hanya untuk yang memiliki batas 1500cc, maka kendaraan di atas 1.500cc belum menikmati kebijakan relaksasi ini.

"Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan," katanya.

Sebelumnya, Presiden menyampaikan keinginan agar kendaraan bermotor (KBM) roda empat dengan kapasitas 2.500 cc juga bisa mendapatkan insentif pajak dalam masa pandemi ini, asalkan memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 70%.

Baca: Kebijakan PpnBM Akan Dongkrak Pencapaian Industri Otomotif Indonesia

"Selain itu, Pemerintah menyambut baik animo masyarakat dalam menikmati fasilitas relaksasi ini, terbukti dengan kenaikan tingkat purchase order sebesar 140,8% (per 12 Maret 2021) setelah ada relaksasi PPnBM kendaraan bermotor," sebut Agus.

Pemerintah meminta agar produsen meningkatkan utilisasi, agar bisa cepat melayani permintaan konsumen yang jauh meningkat ini.

Kebijakan relaksasi PPnBM sejak 1 Maret 2021 diberikan untuk segmen KBM roda empat segmen sedan dan 4x2 dengan kapasitas mesin di bawah 1500 cc, diproduksi di dalam negeri, serta harus memenuhi persyaratan pembelian lokal (local purchase) yang meliputi pemenuhan jumlah penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor paling sedikit 70 persen.

Baca: Harga Mobil Listrik Tidak Terjangkau, Ekosistem Industri Ini Butuh Stimulus

Kebijakan ini akan berlaku hingga akhir tahun. Di mana pemberian keringanan ini dilakukan secara bertahap, yakni diskon pajak 100% pada Maret-Mei, 50% di bulan Juni-Agustus, dan diskon pajak 25% pada Oktober-Desember 2021.

Kabar baiknya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya sedang mengkaji perluasan cakupan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk penjualan mobil baru. Di mana saat ini berlaku pajak 0% yang dimulai sejak 1 Maret 2021 lalu.

Sri Mulyani menjelaskan, perluasan ini terutama untuk kapasitas isi silinder mobil tersebut. Tadinya, yang bisa memanfaatkan insentif 0% hanya mobil hingga 1.500cc, saat ini dinaikkan akan menjadi maksimal 2.500 cc.

"Jadi sedang melakukan penyempurnaan, yang di atas 1.500 cc mungkin bisa sampai 2.500 cc. Ini yang nanti bisa meng-address isu mengenai beberapa permintaan terhadap mobil di atas 1.500 cc di dalam relaksasi PPnBM yang diberikan," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI, DPR RI, Senin (15/3/2021).(*)

LihatTutupKomentar
close
cicilan yamaha dp 0