Minggu, 18 Oktober 2026
OTOJATIM – Indonesian Road Safety Rating (IDRS) mulai mengembangkan Indonesia Motorcycle Assessment Program (ID MAP), sebuah program penilaian keselamatan sepeda motor yang disiapkan untuk memperluas evaluasi kendaraan di Indonesia. Program ini diarahkan untuk menilai keselamatan secara lebih mendalam, dari sekadar memeriksa keberadaan fitur hingga mengukur kinerja perangkat keselamatan.
Pengembangan ID MAP menjadi bagian dari inisiatif IDRS dalam mendorong lahirnya sistem pemeringkatan keselamatan sepeda motor di Indonesia. Program ini mengacu pada model penilaian yang telah dijalankan di negara lain, salah satunya Malaysian Motorcycle Assessment Program (MyMAP) di Malaysia.
Ketua Program IDRS, Adrianto Sugiarto Wiyono, menjelaskan bahwa kegiatan pengujian pengereman yang dilakukan pada 10 Oktober 2026 merupakan bagian dari pengembangan protokol pengujian. Tahap ini diperlukan untuk menentukan struktur dan parameter yang nantinya digunakan dalam penilaian kendaraan roda dua.
“Yang dilakukan hari ini adalah pengembangan protokol. Apa itu protokol? Kalau protokol itu adalah struktur uji, parameter uji yang akan digunakan dalam uji terhadap kendaraan sepeda motor khususnya,” kata Adrianto.
Dari Pemeriksaan Fitur Menuju Pengujian Kinerja
Selama ini, penilaian keselamatan yang dilakukan IDRS masih berfokus pada ketersediaan fitur di sebuah kendaraan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah sepeda motor telah dilengkapi perangkat keselamatan tertentu.
Namun, keberadaan suatu fitur belum cukup untuk menggambarkan seberapa baik perangkat tersebut bekerja. Informasi mengenai kelengkapan fitur bisa diperoleh melalui spesifikasi produk, sedangkan kinerjanya membutuhkan pengujian dengan parameter yang terukur.
“Tapi, seberapa baik fitur ini bekerja, ya kita perlu acuan. Acuan pertama pasti UNR, yang paling mudah itulah, yang kita bisa lihat sama-sama,” ujar Adrianto.
UNR atau United Nations Regulations menjadi salah satu rujukan yang digunakan dalam pengembangan metode pengujian. Dalam kegiatan kali ini, IDRS mengacu pada UN R78 untuk mengembangkan protokol pengujian pengereman sepeda motor.
Pengujian tersebut merupakan bagian dari pengumpulan data awal. Data yang diperoleh akan dipelajari untuk melihat kemungkinan pengembangan parameter penilaian yang dapat digunakan dalam program pemeringkatan keselamatan di masa mendatang.
Dengan pendekatan ini, IDRS ingin membangun metode penilaian yang tidak berhenti pada pertanyaan apakah sebuah motor memiliki fitur keselamatan, tetapi juga bagaimana perangkat tersebut bekerja ketika diuji.
Menyiapkan Pemeringkatan Keselamatan Sepeda Motor
Menurut Adrianto, pengembangan ID MAP berkaitan dengan kebutuhan Indonesia untuk memiliki program penilaian keselamatan kendaraan yang lebih luas. Selama ini, pemeringkatan keselamatan kendaraan lebih dikenal melalui program penilaian mobil, sedangkan penilaian khusus sepeda motor masih perlu dikembangkan.
IDRS menginisiasi program tersebut dengan merujuk pada pengalaman negara lain. MyMAP di Malaysia menjadi salah satu contoh yang dipelajari dalam menyusun pendekatan penilaian sepeda motor.
Pengembangan program dilakukan secara bertahap. Pada fase pertama, penilaian difokuskan pada ketersediaan fitur keselamatan. Fase berikutnya direncanakan mulai mengukur kinerja perangkat keselamatan atau performance-based safety.
Pada tahap yang lebih lanjut, penilaian juga berpotensi mencakup teknologi keselamatan yang lebih kompleks. Namun, perluasan tersebut masih merupakan arah pengembangan, bukan bagian dari sistem penilaian yang sudah diterapkan secara penuh.
IDRS juga menyadari bahwa pengembangan protokol membutuhkan sumber daya, waktu, dan data pengujian. Karena itu, pengujian awal dilakukan dengan kemampuan yang tersedia, sembari membuka peluang keterlibatan pihak lain dalam mendukung kegiatan penelitian.
Menuju Target NCAP Indonesia 2030
Pengembangan ID MAP menjadi salah satu bagian dari cita-cita IDRS untuk mendorong terwujudnya NCAP Indonesia. Adrianto menyebut target 2030 sebagai salah satu arah yang ingin dicapai dalam pengembangan sistem penilaian keselamatan kendaraan di Indonesia.
Menurutnya, riset dan pengujian dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi pemerintah dalam mempertimbangkan kebijakan keselamatan kendaraan. Hasil kajian independen diharapkan dapat melengkapi penelitian yang dilakukan lembaga pemerintah.
Meski demikian, keputusan untuk mengadopsi hasil kajian menjadi kebijakan atau standar wajib tetap berada di tangan pemerintah. ID MAP juga tidak dimaksudkan untuk menggantikan uji tipe kendaraan yang diwajibkan dalam proses homologasi.
Adrianto menjelaskan, konsep dasar pemeringkatan keselamatan berbeda dari persyaratan minimum yang harus dipenuhi kendaraan. Pemeringkatan diharapkan memberikan informasi tambahan yang dapat digunakan konsumen, produsen, dan pemerintah.
Bagi konsumen, informasi yang lebih mudah dipahami dapat membantu mereka mengenali aspek keselamatan ketika memilih sepeda motor. Bagi produsen, hasil penelitian dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi perangkat keselamatan yang digunakan pada produknya.
Sementara bagi pemerintah, hasil pengujian berpotensi menjadi salah satu bahan pertimbangan ketika menyusun kebijakan.
Menunggu Pengembangan Protokol Berikutnya
IDRS masih berada dalam tahap awal pengembangan ID MAP. Pengujian pengereman berbasis UN R78 menjadi bagian dari proses untuk mengumpulkan data dan mempelajari parameter yang dapat digunakan dalam penilaian berikutnya.
Hasil pengujian perlu dianalisis terlebih dahulu sebelum dapat ditarik menjadi kesimpulan mengenai kinerja perangkat keselamatan. Dengan demikian, kegiatan ini belum menjadi penetapan peringkat keselamatan sepeda motor.
IDRS juga membuka ruang bagi masukan dari berbagai pihak agar protokol yang dikembangkan dapat terus disempurnakan. Hasil kajian nantinya diharapkan dapat disosialisasikan dan menjadi bahan diskusi dalam pengembangan penilaian keselamatan kendaraan.
Melalui tahapan tersebut, IDRS berupaya menyiapkan fondasi bagi Indonesian Motorcycle Assessment Program sekaligus berkontribusi terhadap cita-cita pengembangan NCAP Indonesia pada 2030.
 |
| IDRS mengembangkan protokol pengujian keselamatan sepeda motor sebagai bagian dari persiapan Indonesian Motorcycle Assessment Program. |
Ketua Program IDRS, Adrianto Sugiarto Wiyono, menjelaskan bahwa kegiatan pengujian pengereman yang dilakukan pada 10 Oktober 2026 merupakan bagian dari pengembangan protokol pengujian. Tahap ini diperlukan untuk menentukan struktur dan parameter yang nantinya digunakan dalam penilaian kendaraan roda dua.
“Yang dilakukan hari ini adalah pengembangan protokol. Apa itu protokol? Kalau protokol itu adalah struktur uji, parameter uji yang akan digunakan dalam uji terhadap kendaraan sepeda motor khususnya,” kata Adrianto.
Dari Pemeriksaan Fitur Menuju Pengujian Kinerja
Selama ini, penilaian keselamatan yang dilakukan IDRS masih berfokus pada ketersediaan fitur di sebuah kendaraan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah sepeda motor telah dilengkapi perangkat keselamatan tertentu.
Namun, keberadaan suatu fitur belum cukup untuk menggambarkan seberapa baik perangkat tersebut bekerja. Informasi mengenai kelengkapan fitur bisa diperoleh melalui spesifikasi produk, sedangkan kinerjanya membutuhkan pengujian dengan parameter yang terukur.
“Tapi, seberapa baik fitur ini bekerja, ya kita perlu acuan. Acuan pertama pasti UNR, yang paling mudah itulah, yang kita bisa lihat sama-sama,” ujar Adrianto.
UNR atau United Nations Regulations menjadi salah satu rujukan yang digunakan dalam pengembangan metode pengujian. Dalam kegiatan kali ini, IDRS mengacu pada UN R78 untuk mengembangkan protokol pengujian pengereman sepeda motor.
Pengujian tersebut merupakan bagian dari pengumpulan data awal. Data yang diperoleh akan dipelajari untuk melihat kemungkinan pengembangan parameter penilaian yang dapat digunakan dalam program pemeringkatan keselamatan di masa mendatang.
Dengan pendekatan ini, IDRS ingin membangun metode penilaian yang tidak berhenti pada pertanyaan apakah sebuah motor memiliki fitur keselamatan, tetapi juga bagaimana perangkat tersebut bekerja ketika diuji.
Menyiapkan Pemeringkatan Keselamatan Sepeda Motor
Menurut Adrianto, pengembangan ID MAP berkaitan dengan kebutuhan Indonesia untuk memiliki program penilaian keselamatan kendaraan yang lebih luas. Selama ini, pemeringkatan keselamatan kendaraan lebih dikenal melalui program penilaian mobil, sedangkan penilaian khusus sepeda motor masih perlu dikembangkan.
IDRS menginisiasi program tersebut dengan merujuk pada pengalaman negara lain. MyMAP di Malaysia menjadi salah satu contoh yang dipelajari dalam menyusun pendekatan penilaian sepeda motor.
Pengembangan program dilakukan secara bertahap. Pada fase pertama, penilaian difokuskan pada ketersediaan fitur keselamatan. Fase berikutnya direncanakan mulai mengukur kinerja perangkat keselamatan atau performance-based safety.
Pada tahap yang lebih lanjut, penilaian juga berpotensi mencakup teknologi keselamatan yang lebih kompleks. Namun, perluasan tersebut masih merupakan arah pengembangan, bukan bagian dari sistem penilaian yang sudah diterapkan secara penuh.
IDRS juga menyadari bahwa pengembangan protokol membutuhkan sumber daya, waktu, dan data pengujian. Karena itu, pengujian awal dilakukan dengan kemampuan yang tersedia, sembari membuka peluang keterlibatan pihak lain dalam mendukung kegiatan penelitian.
Menuju Target NCAP Indonesia 2030
Pengembangan ID MAP menjadi salah satu bagian dari cita-cita IDRS untuk mendorong terwujudnya NCAP Indonesia. Adrianto menyebut target 2030 sebagai salah satu arah yang ingin dicapai dalam pengembangan sistem penilaian keselamatan kendaraan di Indonesia.
Menurutnya, riset dan pengujian dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi pemerintah dalam mempertimbangkan kebijakan keselamatan kendaraan. Hasil kajian independen diharapkan dapat melengkapi penelitian yang dilakukan lembaga pemerintah.
Meski demikian, keputusan untuk mengadopsi hasil kajian menjadi kebijakan atau standar wajib tetap berada di tangan pemerintah. ID MAP juga tidak dimaksudkan untuk menggantikan uji tipe kendaraan yang diwajibkan dalam proses homologasi.
Adrianto menjelaskan, konsep dasar pemeringkatan keselamatan berbeda dari persyaratan minimum yang harus dipenuhi kendaraan. Pemeringkatan diharapkan memberikan informasi tambahan yang dapat digunakan konsumen, produsen, dan pemerintah.
Bagi konsumen, informasi yang lebih mudah dipahami dapat membantu mereka mengenali aspek keselamatan ketika memilih sepeda motor. Bagi produsen, hasil penelitian dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi perangkat keselamatan yang digunakan pada produknya.
Sementara bagi pemerintah, hasil pengujian berpotensi menjadi salah satu bahan pertimbangan ketika menyusun kebijakan.
Menunggu Pengembangan Protokol Berikutnya
IDRS masih berada dalam tahap awal pengembangan ID MAP. Pengujian pengereman berbasis UN R78 menjadi bagian dari proses untuk mengumpulkan data dan mempelajari parameter yang dapat digunakan dalam penilaian berikutnya.
Hasil pengujian perlu dianalisis terlebih dahulu sebelum dapat ditarik menjadi kesimpulan mengenai kinerja perangkat keselamatan. Dengan demikian, kegiatan ini belum menjadi penetapan peringkat keselamatan sepeda motor.
IDRS juga membuka ruang bagi masukan dari berbagai pihak agar protokol yang dikembangkan dapat terus disempurnakan. Hasil kajian nantinya diharapkan dapat disosialisasikan dan menjadi bahan diskusi dalam pengembangan penilaian keselamatan kendaraan.
Melalui tahapan tersebut, IDRS berupaya menyiapkan fondasi bagi Indonesian Motorcycle Assessment Program sekaligus berkontribusi terhadap cita-cita pengembangan NCAP Indonesia pada 2030.
